Komisi X DPR mempertanyakan pengurangan jumlah cabang olahraga Asian Games 2018 dari 42 cabang menjadi 36 cabang kepada Indonesian Asian Games Organizing Committee (INASGOC) selaku Panitia Penyelenggara Asian Games. Selain itu, Komisi X juga meminta penjelasan pemotongan anggaran dalam pelaksanaan AG 2018.

Demikian dikatakan Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya usai RDPU dengan Ketua Umum Umum KOI sekaligus Presiden INASGOC, Erick Thohir beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2017). Pemotongan anggaran itu cukup signifikan, dari usulan anggaran sebesar Rp 8,7 triliun, hanya disetujui sekitar Rp 4 triliun.

“Pengurangan anggaran tentu dapat dipahami oleh Komisi X, bila ini dampaknya memang sudah duperhitungkan Pemerintah. Kalau ini untuk efisiensi, tentu kita dukung penuh. Namun, apakah dengan pengurangan ini berdampak pada penyelenggaran maupun prestasi. Tentu kita juga harus fair, berarti ekspektasi prestasi di Asian Games harus disesuasikan,” kata Riefky.

Politisi F-PD itu pun menilai, jika anggaran pelaksanaan Asian Games mengalami pemotongan, berarti harus ada beberapa penyesuaian, seperti target perolehan medali, hingga waktu persiapan venue. Terkait anggaran ini, Komisi X juga berencana mendengar langsung dari Ketua Tim Panitia Pengarah Asian Games yang dijabat oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

“Kami juga ingin mendengar secara langsung dari Ketua Tim Panitia Pengarah Asian Games terkait pemotongan cabang olahraga yang bermuara pada efisiensi anggaran. Dan konsekuensi pemotongan anggaran penyelenggaraan Asian Games terhadap kualitas penyelenggaraan dan prestasi olahraga Indonesia sebagai tuan rumah,” jelas Riefky.

Komisi X akan menyampaikan kepada Pimpinan DPR untuk menggelar rapat konsultasi dengan Ketua Tim Panitia Pengarah. Selain itu, tambah Riefky, pihaknya juga meminta rincian mekanisme penghitungan awal pendanaan Asian Games.

“Karena ketika anggaran dipotong, INASGOC menyetujui. Padahal, jadi tuan rumah itu tentu mengeluarkan biaya yang tinggi jika ingin penyelenggaraan berkualitas,” imbuh politisi asal dapil Aceh itu.

Riefky menambahkan, Komisi X juga meminta kepastian anggaran penyelenggaraan Asian Games. Karena pihaknya menerima keluhan dari KOI, yang anggaran belum turun, padahal waktu penyelenggaraan sudah semakin dekat. INASGOC pun diminta untuk menyampaikan rincian laporan keuangan kegiatan kampanye Asian Games 2018 sebesar 15 juta dolar AS dan biaya penyiaran sebesar 30 juta dolar AS yang telah ditransfer kepada OCA.

“Kami juga meminta INASGOC untuk menyampaikan usulan kebutuhan dana pada 2017 dan 2018, termasuk dasar perhitungan, rasionalitas perencanaan pendanaan, dan indikator capaian target,” tutup Riefky.

Sebelumnya, Presiden INASGOC Erick Thohir menjelaskan, pengurangan cabor dimaksudkan untuk meminimalisir anggaran dan memaksimalkan potensi prestasi yang bisa diraih Indonesia. Efisiensi itu juga disarankan Wapres Jusuf Kalla dari semula 42 cabor menjadi 36.

Gagasan itu muncul setelah Wapres ditunjuk menjabat sebagai Ketua Pengarah Asian Games pada 15 Maret lalu. Namun, menurut Erick, jumlah itu juga masih belum dapat dipastikan. Pasalnya, pengurangan cabor itu belum mendapat persetujuan dari Dewan Olimpiade Asia (OCA).

“Cabor yang dikurangi yang tidak potensi medali, cabor yang berbiaya mahal, cost, dan cabang yang terkenal seperti cabor kabadi dari India dan non olimpik dan tidak terkenal,” jelas Erick.

Sementara terkait anggaran,  Erick menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan pengurangan dari anggaran test event dengan menanggalkan nama Asian Youth Games (AYG) yang bisa menghabiskan dana hingga Rp 1 triliun. Hasilnya, hanya akan ada 10 cabor yang akan tampil di test event dan mampu menekan biaya sampai Rp 400-500 juta.

“Dana untuk upacara pembukaan dan penutupan dari 85 juta dollar AS kami kurangi menjadi 39-40 juta dollar AS sudah termasuk rangkaian acaranya. Broadcasting dan IT juga hanya 70 persen yang live kalau ada pengurangan cabor nantinya,” papar Erick.

Sementara untuk pemotongan usulan anggaran pelaksanaan Asian Games yang hanya disetujui sebesar Rp 4 triliun, imbas dari efisiensi anggaran, Erick memastikan pihaknya akan menyusun ulang anggaran yang diperlukan. (sf)/foto:kresno/iw.